%20(12).jpeg)
Bandung — ||
Ancaman terhadap kebebasan pers kembali mencuat setelah sejumlah awak media di Bandung mendapatkan intimidasi terkait pemberitaan peredaran obat golongan G di kawasan Taman Cimindi, Kota Bandung. Dugaan kuat mengarah pada pihak-pihak yang merasa dirugikan atas pemberitaan investigatif mengenai peredaran obat-obatan terlarang yang merusak generasi muda.
Awak media yang meliput peredaran obat golongan G, seperti Tramadol dan Eximer, di kawasan Cimindi mendapatkan tekanan dan bentuk pengancaman verbal maupun digital dari pihak tak dikenal. “Kami tidak akan mundur. Ancaman ini akan kami tindaklanjuti secara hukum. Undang-Undang melindungi kerja jurnalistik kami,” ujar salah satu jurnalis yang tidak ingin disebutkan namanya demi alasan keamanan.
Mafia Obat Gedek di Cimindi Diduga Makin Terorganisir
Berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan beberapa waktu terakhir, peredaran obat-obatan golongan G yang semestinya hanya bisa didapatkan melalui resep dokter kini marak diperjualbelikan secara bebas di lingkungan Cimindi. Informasi di lapangan menyebutkan bahwa terdapat aktor-aktor yang berperan sebagai bandar dan kurir, dengan jaringan distribusi yang rapi.
Banyak pengguna obat golongan G ini adalah remaja dan anak di bawah umur. Hal ini mengindikasikan bahwa Cimindi kini menjadi salah satu episentrum krisis narkotika non-klasik yang mengancam masa depan generasi muda.
“Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, ini kejahatan moral. Anak-anak bangsa rusak karena ketamakan oknum-oknum yang memperjualbelikan barang haram tersebut,” ungkap seorang tokoh masyarakat yang ikut memantau situasi di lapangan.
Pengancaman Akan Diproses Secara Hukum
Terkait dengan intimidasi terhadap awak media, tim kuasa hukum dari aliansi jurnalis menyatakan akan segera melaporkan kasus ini ke pihak berwajib. Tindakan pengancaman terhadap jurnalis yang menjalankan tugasnya diatur dalam Undang-Undang.
Berdasarkan Pasal 335 KUHP Ayat (1) tentang perbuatan tidak menyenangkan:
"Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain."
Selain itu, terdapat juga Pasal 18 Ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang menyatakan:
"Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)."
Langkah hukum akan diambil tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebebasan pers tetap terlindungi di negara hukum seperti Indonesia.
Penegakan Hukum dan Peran Aparat
Masyarakat kini menunggu ketegasan aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan peredaran obat golongan G di kawasan Cimindi serta mengusut tuntas kasus pengancaman terhadap jurnalis. Kolaborasi antara pihak kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan institusi pers menjadi sangat penting dalam menyelesaikan kasus ini.
Tr-32
Posting Komentar